Kompetensi Kepemimpinan Nasional Jadi Tanda Tanya di Era Kegaduhan

Belum genap setahun Prabowo dilantik jadi presiden, banyak kegaduhan di negeri ini. Benarkah ia pemimin yang berkualitas?

***

Prabowo Subianto memenangkan pemilihan Presiden 2024 - 2029 dengan perolehan suara 58 persen dan dilantik Oktober 2024 dalam Sidang Umum MPR-RI tahun 2024. Belum genap setahun sejak beliau dilantik  ia bukannya membuat gebrakan kebijakan  yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Idealnya dia membangun ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan takhnologi. Tapi serangkaian kebijakannya yang kontroversial membuat rakyat terkejut dan kecewa hingga menyebabkan kegaduhan.  

Sepanjang tahun 2025 ini telah muncul kegaduhan yang menyita energi pemikiran bangsa yang tidak seharusnya dicurahkan untuk masalah tersebut. Misalnya kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merampas dua pulau yang jelas secara hukum dimiliki oleh Provinsi  Nangroe Aceh Darussalam untuk diserahakan kepada Provinsi Sumatra Utara 

Keputusan Mendagri Tito ini menciptakan reaksi gaduh yng selanjutnya mendorong Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Menteri Tito sehingga dua pulau yang diambil oleh Menteri Tito untuk diserahkan kepada Pemerintqah Provinsi Sumatra Utara diserahkan kembali kepada pemerintah Daerah Istimewah  Aceh Darussalam sehinggah permasalahan ini dianggap selesai

Setelah kegaduhan akibat perampasan dua pulau milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewah Nangroe Aceh Darussalam selesai dan permasalahn ditutup muncul lagi kegaduhan dalam kasus putusan kontroversial Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatn yang mengadili mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam kasus importasi gula dimana tom Lembong yang diyakini tak bersalah divonis 4,5 tahun penjara sampai sekarang kegaduhan belum selesai sehingga mendorong presiden Prabowo untuk segera meredam kegaduhan tersebut melalui jalur hak konstitusional Presiden yaitu memberikan Abolisi kepada terpidana Tom Lembong.sampai artikel ini ditulis terpidana Tom Lembong  belum memberikan tanggapan terkait pemberian Abolisi kepadanya

kegaduhan yang terakhir yang sampai saat ini sedang ramai di media sosial  yaitu terkait kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) yang melakukan tindakan pemblokiran terhadap jutaan rekening tabungan dan giro  pasif atau dikenal sebagai rekening Doorman. 

Jutaan rakyat kecil yang tabungannya dianggap pasif meski hanya 3 bulan tiba- tiba di blokir oleh Bank atas Perintah PPATK menciptakan keributan ditengah kesulitan ekonomi rakyat akibat gelombang PHK yang dilakukan oleh Industri, beberapa waktu lalu. menciptakan "keributan" yang bersifat massive di media Sosial media sosial mendorong pemerintah harus mencabut kembali kebijakannya. Sampai saat ini PPATK baru setengah dari sedikitnya 30 juta rekening yang telah diblokir.

Dari serangkaian "keributan " dan kegaduhan sebagai akibat kebijakan kontoversial yang diambil pemerintah menunjuukkan pemerintah pimpinan Prabowo Subianto terlalu sembrono atau gegabah dalam mengambil kebijakan terkait hajat hidup jutaan rakyat .

Seharusnya pemeintah menjadikan munculnya kegaduhan dan keributan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah dijadikan pembelajaran terkait akibat dan konsekwensi yang muncul dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga tidak terulang di masa depan .

Disinilah pentingnya pemikiran dan perencanaan yng matang dalam memutuskan kebijakan terkait hajat hidup jutaan rakyat dan tak boleh terburu-buru dalam mengambil kebijkan pemerintah maupun negara karena setiap kebijakan yang diputus akan menentukan nsib dan hajat hidupratusan juta rakyat Indonesia

*Sadarudin El Bakrie Pengamat Ekonomi Politik  Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember di Jember - Jawa Timur